• 23 Februari 2026
• lppm
• 236

Surabaya, VIVA Jatim-Perkembangan teknologi digital memudahkan aktivitas masyarakat, mulai dari komunikasi hingga transaksi ekonomi. Namun di balik kemudahan itu, ancaman siber kini semakin kompleks dan sulit terdeteksi.

Munculnya spyware bernama Graphite yang dikaitkan dengan Paragon Solutions menjadi peringatan bahwa ancaman digital tak lagi sebatas virus atau peretasan biasa.

Wakil Rektor II Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Supangat, Ph.D., mengatakan serangan siber modern bekerja secara senyap dan menyasar langsung sistem operasi perangkat.

“Spyware modern tidak hanya menyerang jaringan, tetapi masuk ke inti sistem dan bisa bertahan lama tanpa terdeteksi,” ujarnya.

Dalam kajian keamanan informasi, pola ini dikenal sebagai Advanced Persistent Threats (APT). Bahkan laporan ENISA Threat Landscape 2023 mencatat peningkatan serangan zero-click exploit, yakni serangan tanpa perlu korban mengklik apa pun. Artinya, perangkat bisa terinfeksi tanpa disadari pengguna.

Supangat menegaskan, penggunaan aplikasi dengan enkripsi end-to-end seperti WhatsApp, Telegram, dan Signal belum tentu cukup melindungi data.

“Kalau sistem operasinya sudah disusupi, pesan bisa diakses sebelum terenkripsi atau setelah didekripsi. Jadi masalahnya ada pada keamanan perangkat, bukan hanya jalur komunikasinya,” jelasnya.

Menurutnya, tantangan utama Indonesia bukan hanya teknologi, tetapi tata kelola dan budaya keamanan digital. Jika keamanan siber masih dianggap sekadar isu teknis, maka kerentanan akan terus terjadi.

Data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) juga menunjukkan tingginya anomali trafik siber nasional dalam beberapa tahun terakhir, mulai dari malware hingga eksploitasi sistem.

Indonesia sendiri telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Namun Supangat menilai implementasi dan pengawasan harus diperkuat agar perlindungan data benar-benar efektif.

Ia juga menekankan pentingnya peran perguruan tinggi dalam riset keamanan siber dan kolaborasi dengan industri serta regulator. “Satu perangkat yang terkompromi bisa menjadi pintu masuk ke sistem yang lebih luas. Audit keamanan, pembaruan sistem, dan literasi digital harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Supangat mengingatkan bahwa ketahanan siber adalah tanggung jawab bersama.

“Menjaga integritas perangkat digital berarti menjaga kepercayaan publik dan kedaulatan data nasional,” ujarnya.

Source : Jatim Viva